Banyaknya Pengangguran di Karawang

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - “Cari kerja dong! Mau sampai kapan kamu  jadi pengangguran kaya gini?” Pernyataan ini  sering  diucapkan  orang   tua   kepada  anak-anak  mereka,  mencerminkan  rasa khawatir   yang  mendalam. Di Kabupaten Karawang, masalah pengangguran tetap menjadi isu yang krusial, terutama pasca pandemi COVID-19.

Dari 2020  hingga  2024, tingkat   pengangguran  mencapai  11,52%,  diakibatkan  oleh  banyaknya pemutusan hubungan kerja  (PHK), seleksi yang  ketat  dalam penerimaan, dan  kesalahan dalam membuat CV yang kurang  menarik  perhatian.

Dampak   Sosial dengan Keadaan ini tidak  hanya  berimbas pada ekonomi pribadi, tetapi  juga memicu peningkatan tindakan kriminal seperti kekerasan, pencurian, dan bahkan pembunuhan sebagai upaya  untuk  mencari nafkah.

BACA JUGA:Terima Audiensi, Buky Wibawa Bersama PWI Pokja Gedung Sate-DPRD Jabar Bahas Isu Terkini hingga Relasi Media

BACA JUGA:Setwan DPRD Jabar Gelar Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Populasi di Karawang terus meningkat  sekitar  1,12%  setiap  tahun,  makin  memperburuk situasi  di pasar kerja yang sudah ketat.

Upaya    Pemerintah   Kabupaten   Karawang   melalui    Dinas   Tenaga   Kerja   dan Transmigrasi  (Disnakertrans)  telah  meluncurkan  berbagai  program pelatihan  dan strategi  perekrutan  untuk   meningkatkan  keterampilan  masyarakat. 

Salah   satu inisiatif utama adalah Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), yang bertujuan memberikan  pelatihan  yang  lebih  spesifik  dan   terukur   sesuai  kebutuhan  pasar. Namun, meskipun sudah ada  upaya  tersebut, angka pengangguran masih cenderung meningkat karena masalah dalam penyusunan CV yang menarik  bagi HRD.

Oleh   karena  itu,  penulis  mengajak  seluruh  masyarakat  Karawang  untuk   aktif berdiskusi  dalam  kelompok  mengenai  cara   membuat CV yang  menarik.  Melalui kolaborasi ini, diharapkan mampu menarik  perhatian perekrut dan  secara bertahap menurunkan angka pengangguran di kawasan ini, dengan dukungan dari  program- program yang disediakan oleh Disnakertrans.

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Wonogiri Kunker ke DPRD Jabar, Bahas Peran Dewan hingga Implementasi UU HKPD

BACA JUGA:Bawaslu Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi

Ditulis oleh mahasiswa Tingkat 3A, Program Studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Ilmu  Kesehatan,  Horizon  University  Indonesia:  Sariyah,   Sarah   Nurazizah,   Nida Fauziyah.

Sumber: